Perjanjian  Perkawinan sebelum atau selama perkawinan

Pada tanggal 21 Maret 2016, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permintaan uji materiil (judicial review) atas Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 (“Putusan MK 69/2015”).

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

 Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

 Namun demikian, dengan adanya Putusan MK 69/2015, ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan telah diubah menjadi sebagai berikut:

 Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK 69/2015:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinankedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

 Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement).

 Walaupun Putusan MK 69/2015 tersebut dimohonkan oleh WNI yang menikah dengan WNA (perkawinan campuran), namun Putusan MK tersebut berlaku pula bagi pasangan menikah sesama WNI.

 Adapun perlu dicatat bahwa Perjanjian Pasca Perkawinan tersebut tetap harus dibuat di hadapan notaris atau pegawai pencatat perkawinan.

Pada prinsipnya, Postnuptial Agreement sama dengan Prenuptial Agreement, yang mengatur kekayaan dalam sebuah pernikahan, terutama tentang Divisi Community Property. Namun demikian, hal itu diperbolehkan memberi penekanan pada kekayaan bawaan sekaligus mengatur kewajiban Suami terhadap biaya hidup dan sebagainya.

Kami memiliki waktu dan keterampilan untuk membantu Anda dalam menciptakan Perjanjian Prenuptial atau Postnuptial Anda, yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda sebagai pasangan untuk kepentingan terbaik di masa depan.

Sebagai profesional di bidang Hukum Perkawinan, kami menawarkan transparansi dan kejelasan dalam menangani pembuatan Perjanjian Prenuptial atau Postnuptial Anda.

Biaya yang kami tetapkan selalu kami sampaikan pada awalnya sebelum menutup kesepakatan dengan Perjanjian Layanan Hukum, sehingga Anda akan memiliki lebih banyak kepastian hukum.

Mengapa memilih kita?

Selain pengalaman bertahun-tahun dalam menangani masalah hukum terkait pernikahan dan perceraian, kami juga dikenal sebagai Kantor Hukum yang menawarkan Keterbukaan dan Transparansi dalam melakukan pekerjaan kami.

Strategi pertahanan kami lebih diutamakan dan dihormati oleh Klien kami, karena akurat dan efektif, sehingga Anda dapat menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan tidak sia-sia.

Karena bagi kami, seorang pengacara hebat adalah orang yang mampu menjaga kepercayaan dan kepercayaan diri yang telah diberikan oleh Klien.

Kesepakatan terkait penanganan kasus selalu ditutup dengan membuat Perjanjian Layanan Hukum, yang berisi rincian prosedur penanganan kasus dan jangka waktu, termasuk biaya layanan hukum yang diperlukan. Dengan demikian Anda akan memiliki kepastian hukum yang lebih.