Kasus Non-Litigasi

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini  diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan ” Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan” . Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan ” Alternatif Penyelesaian Perkara ( Alternatif Dispute Resolution) adalah  lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur  yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”

Konsultasi , merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran  kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak.

Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud  mencari dan menemukan bentuk-bentuk  penyelesaian yang dapat diterima para pihak.Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa  melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.

Konsiliasi, Consilliation dalam bahasa Inggris berarti perdamaian , penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsisliator) untuk membantu pihak yang berdetikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak.  Hasil konsilisiasi ini ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak.

Pendapat ahli, upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang obyektif .

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi)  merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa,  melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

SELAIN HAL YANG SUDAH DIJELASKAN DI ATAS, KAMI MELAYANI JUGA PENANGANAN HUKUM DI BIDANG :

  1. Mediasi
    Yang dimaksud dengan jasa hukum mediasi adalah kami sebagai Advokat –Pengacara di perusahaan yang bapak pimpin akan menjadi perwakilan yang berbicara untuk dan atas nama perusahaan, yang juga kemudian menegosiasikan suatu masalah dengan pihak-pihak lain secara kekeluargaan dan mengutamakan terciptanya hasil yang saling menguntungkan (win-win solution).
  2. Perijinan
    Yang menjadi fokus utama bagi kami di sini adalah mengurus secepat dan sebaik mungkin masalah perijinan yang kadang menyulitkan, antara lain di bidang perijian Merek, Paten, SIUP, TDP, pengurusan sertifikat tanah, IMB dan sebagainya.
  3. Legal Opinion & Legal Audit
    Legal Opinion adalah opini / pendapat hukum yang akan kami berikan sesuai dengan permasalahan yang sedang hadapi sehingga dapat menjadi pertimbangan secara hukum (yuridis normatif) sebelum membuat / mengeluarkan suatu keputusan / kebijakan terhadap suatu hal. Sementara yang dimaksud dengan Legal Audit adalah kami beserta tim auditor yang bekerjasama dengan kantor kami akan membantu  dalam melakukan audit secara terbuka tetapi independent, dengan maksud melihat apakah ada atau tidak dana atau keuntungan  yang hilang yang tidak dipertanggungjawabkan.
  4. Legal Drafting
    Dalam bagian ini, kami akan membantu dalam menyusun dan membuat surat-surat perjanjian dengan pihak-pihak lain, membuat kontrak kerja, kontrak kerjasama, dan sebagainya secara sistematis, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terbaru dan terkini serta dibuat dengan secermat mungkin untuk kepentingan dan perlindungan bagi klien.