Dasar Hukum dan Cara Menentukan Harta Gono Gini

Dasar hukum dan Menentukan pembagian Harta Gono-gini

(Pengacara Hukum)Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Negara kita. Percampuran harta kekayaan (harta gono-gini) berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dasar hukum tentang harta gono-gini dapat ditelusuri melalui Undang-Undang ,hukum islam, hukum adat dan peraturan lain, seperti berikut:

  1. UU perkawinan pasal 35 ayat 1,menyebutkan bahwa harta gono-gini adalah “harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.
  2. KUHPerdata pasal 119,disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkan perkawinan ,maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri,sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.Harta bersama itu,selama perkawinan berlangsung,tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.” 
  3. KHI pasal 85,disebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu,tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masingmasing suami istri”.Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini).
  4. KHI pasal 86 ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa “pada dasarnya tidak ada percampuran harta  antara  suami dan istri karena perkawina”.

Pembagian harta gono-gini akibat dari adanya perceraian, cara pembagiannya biasanya adalah dengan dibagi rata, masing – masing mendapat ½ bagian dari harta gono – gini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 97 dan selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Dan harta bersama ini tidak dapat disamakan bawaan, bukanlah harta warisan, karena harta warisan adalah harta bawaan, bukanlah harta bersama. Oleh sebab itu, harta harta warisan tidak dapat dibagi dalam pembagian harta gono – gini sebagai akibat perceraian. Hal ini dapat menjadi pegangan Pengadilan Agama dalam memutuskan pembagian harta bersama (gono – gini) tersebut.

Jadi apabila anda akan meminta pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama beserta perkara perceraian, maka dalam surat gugatan atau permohonan dicantumlkan sebagai tuntutan (Petitum) dalam gugatan itu, juga termasuk harta bersama berdasarkan definisi di atas.(Pengacara Hukum)

Untuk informasi lebih lanjut bisa konsultasi pada kami :

MARTEN LUCKY ZEBUA, S.H, MH.

No. Telp 0812-2514-4565 / 022-6034664

Website : www.martenluckyzebua.co.id

Jln. Jend Sudirman No.802 (Bandung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *