Akuisisi Perusahaan (Pengaturan)

Akuisisi Perusahaan

Pengaturan

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang akan dilakukan oleh pengusaha adalah akuisisi. Akuisisi merupakan cara mengembangkan perusahaan yang sudah ada atau menyelematkan perusahaan yang sedang mengalami kekurangan atau kesulitan modal. Akuisisi adalah serapan dari kata bahasa inggris acquisition, artinya mengambil alih, menguasai, atau memperoleh. Istilah akuisisi dipakai dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, akan tetapi, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah “pengambilalihan” (take over). Dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 ditentukan:

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih, baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut”

 

Dengan demikian, menurut Undang – Undang istilah akuisisi berarti sama dengan
pengabilalihan, orang perseorangan boleh mengambil alih sebagian besar saham suatu perseroan. Dalam pembahasan berikutnya istilah yang dipakai adalah akuisisi karena lebih singkat.

Akuisisi atau pengambilihan diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 105 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturaan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perusaahan Terbatas. Di samping itu, khusus mengenai perbankan merger, konsolidasi, dan akusisi bank diatur dalam Pasal 28 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan dan peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah  Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan akuisisi Bank.

Kedua undang – undang tersebut mengatur tentang akuisisi badan hukum. Akan tetapi, Undang – Undang Nomor 1 Tahun1995 khusus mengatur akuisisi badan hukum perseroan terbatas, sedangkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur juga akuisisi badan hukum selain perseroan terbatas. Hubungan antara kedua undang – undang tersebut terletak pada kesamaan pengaturan perseroan terbatas sehingga sejauh mengenai akuisisi atau pengambilalihan bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas berlaku juga ketentuan Pasal 103 sampai dengan Pasal 105 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan peraturan pelaksananya, kecuali jika undang – undang mengatur lain.

 

Untuk informasi lebih lanjut bisa konsultasi pada kami :

MARTEN LUCKY ZEBUA, S.H, MH.

No. Telp 0812-2514-4565 / 022-6034664

Website : www.martenluckyzebua.co.id

Jln. Jend Sudirman No.802 (Bandung)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *